Kemenparekraf harap komitmen banyak pihak jalankan dana hibah Pariwisata

Kemenparekraf harap komitmen banyak pihak jalankan dana hibah Pariwisata

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf / Baparekraf) berharap berbagai pemangku kepentingan pariwisata dan pemerintah kabupaten dapat memberikan komitmen dan kerja sama dalam program Dana Hibah Pariwisata sebesar 3,3,3 triliun untuk mempercepat proses pemulihan sektor tersebut. pariwisata yang terpengaruh oleh epidemi COVID-19.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo saat meresmikan Rapat Koordinasi dan Review Rencana Kerja Hibah Pariwisata Kelompok III 2020 secara online, Jumat, menjelaskan, Kemenparekraf yakin Pemkab dan pemangku kepentingan pariwisata memiliki tekad yang sama untuk berhasil. program hibah pariwisata.

Untuk itu diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pemerintah daerah dan pengelola bisnis pariwisata penerima hibah untuk memastikan dana yang dihimpun oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif, kata Angela.

Baca juga: Kemenparekraf sedang mencari strategi mengembangkan karya kreatif lokal di Labuan Bajo

Sektor pariwisata Indonesia merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk pulih lebih cepat pasca wabah COVID-19. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tentunya memiliki potensi mobilisasi wisatawan domestik yang dapat dioptimalkan.

Kita harus terus optimis dengan sektor pariwisata, karena sektor ini masih berpeluang pulih lebih cepat dari negara lain, dengan syarat tentunya kita harus disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat, ”ujarnya.

Tercatat pada 2019 terdapat 282,93 juta perjalanan dengan biaya Rp 307,35 triliun. Ada pula potensi wisatawan outbond yang dapat didorong untuk meningkatkan produksi sektor pariwisata di Indonesia.

Tercatat wisatawan asal Indonesia yang pergi ke luar negeri pada 2018 sebanyak 9,5 juta orang dengan biaya US $ 1.090 per keberangkatan / perpax. Kalau ditotal 10,355 miliar dollar AS atau setara Rp 150 triliun.

Baca juga: Kemenparekraf dorong UKM untuk memasarkan produknya melalui platform digital

Baca:  Kemenparekraf gandeng 12 mitra Co-Branding Pariwisata di Bali

Dalam sambutannya Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo juga menegaskan bahwa sektor pariwisata adalah tentang pengalaman. Tidak cukup hanya membuat janji tentang protokol keselamatan dan keamanan serta kesehatan, tetapi dapat membuktikan melalui pengalaman para wisatawan yang datang, bahwa Indonesia adalah tempat yang bersih, sehat dan aman untuk dikunjungi, serta tidak mengarah pada pembentukan kelompok baru untuk penyebaran COVID- 19.

Jika kita bisa memanfaatkan hibah wisata senilai Rp 3,3 triliun ini, untuk memperkuat protokol kesehatan yang dilengkapi dengan sertifikat pengobatan saya, saya yakin kepercayaan masyarakat akan meningkat. Dan jika orang percaya bahwa hotel, restoran, dan tujuan wisata yang mereka kunjungi menggunakan protokol kesehatan, mereka akan merasa aman dan penggunaannya pasti akan meningkat, kata Angela.

Pada Rapat Koordinasi dan Review Rencana Kerja Hibah Pariwisata 2020, Perwakilan Industri dan Investasi, Baparekraf Fadjar Hutomo, Staf Menteri Penanggulangan Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Manurung, Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Putut Hari Satiaka, 39 kabupaten / kota.

Baca juga: Promosi Pariwisata Northland Melalui Kompetisi Video Sinematik Diapresiasi

Perwakilan Industri dan Investasi, Baparekraf Fadjar Hutomo menjelaskan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berperan sebagai lembaga pelaksana (Badan Pelaksana) Program Hibah Pariwisata ini.

Pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan untuk membantu sektor pariwisata tumbuh lebih cepat, ujarnya.

Sosialisasi Program Hibah Pariwisata secara online dilakukan pada 8 Oktober 2020 dengan mengundang 101 kabupaten / kota penerima Dana Hibah Pariwisata.

Dilanjutkan dengan review usulan rencana kerja kabupaten / kota yang pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok / sesi yaitu: Batch I (17 Oktober 2020) untuk 34 kabupaten / kota di Jawa dan Bali, Batch 2 (20 Oktober 2020) untuk 28 wilayah Sumatera. kabupaten / kota, dan gelombang 3 pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebanyak 39 kabupaten / kota.